Jakarta - Rektor Universitas Krisdwipayana (Unkris) Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.SIP, CIQaR, menilai, Kongres Kebangsaan menjadi langkah yang sangat penting dan strategis untuk upaya penguatan kebangsaan. Terlebih di tengah era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin beragam dan kompleks.

“Sebagai bagian dari kaum akademisi, Unkris sangat mendukung hasil dari Kongres Kebangsaan ini,” kata Rektor, usai dirinya dan para akademisi Unkris menghadiri Kongres Kebudayaan yang digelar bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021, di Gedung Nusantara IV MPR RI. Kongres ini mengusung tema besar ‘Ikhtiar Memperadabkan Bangsa’.

Kongres Kebangsaan ini diselenggarakan oleh MPR RI bekerjasama dengan Aliansi Kebangsaan dan Forum Rektor Indonesia, serta didukung Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dan Kompas.

Adapun jajaran akademisi Unkris yang hadir dalam Kongres Kebangsaan yakni Ketua Lembaga Pengembangan Kreativitas dan Kebangsaan (LPKK) Dr Susetya Herawati ST. M.Si, dosen Fakultas Ekonomi Dr. Abdullah Fathoni, dan Wakil Dekan 3 Fakultas Adminstrasi Dr (Can) Saefudin Zuhrie , S.Sos, M.I.P.

Para akademisi Unkris ini mengikuti semua pembahasan dalam Kongres Kebangsaan hingga acara berakhir termasuk pembacaan Ikrar Kebangkitan Kebangsaan.

Rektor menyampaikan, sebagai salah satu kampus tertua di Indonesia, Unkris juga terus berupaya ikut terlibat mencari solusi atas masalah kebangsaan yang muncul. Misalnya, terkait pencegahan radikalisme, intolerasi dan lainnya.

“Bahkan pada masa krisis akibat pandemi Covid-19 ini, Unkris menunjukkan dukungan pada kebijakan pemerintah melalui berbagai cara seperti aksi kepedulian sosial, kemudahan bagi mahasiswa yang terdampak pandemi untuk melanjutkan studi, mendukung kebijakan PPKM dan lainnya,” katanya.

Rektor berharap hasil rekomendasi dari Kongres Kebangsaan tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air, untuk mengantar Indonesia emas pada 2045.

Sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Kongres Kebudayaan secara daring, Kongres Kebudayaan menjadi refleksi mendalam tentang dunia masa kini dan yang akan datang. Ia berharap dari Kongres Kebudayaan ini bisa menghasilkan rekomendasi besar bagi penguatan kebangsaan.

“Terpenting lagi, bisa memberikan rekomendasi langkah-langkah perbaikan apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kehidupan kebangsaan kita ke depan,” kata Presiden.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, menyampaikan, Kongres Kebangsaan diselenggarakan untuk menggugah kesadaran kolektif tentang persoalan-persoalan mendasar dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Juga untuk menggalang tanggungjawab intelektual memberikan kontribusi pemikiran dalam usaha transformasi sosial.

“Yang pada akhirnya akan menawarkan peta jalan pembangunan sebagai masukan rekomendasi kebijakan bagi penyusunan sistem perencanaan pembangunan nasional, serta menjadi ruang konsensus bersama berbagai entitas dalam pergumulan Indonesia yang bhinneka, dalam upaya membangun peradaban Pancasila,” terang Bamsoet.

Pancasila Memperadabkan Bangsa

Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo, menambahkan, Kongres Kebangsaan ini digagas oleh kaum cendekiawan dari berbagai lintasprofesi dan institusi, bekerjasama dengan masyarakat politik dan golongan pengusaha yang merasa terpanggil menjadikan krisis pandemi sebagai titik balik semangat gotong-royong untuk kebangkitan bangsa.

Pada 93 tahun lalu, sekumpulan pemuda-pelajar dari berbagai latar etnis, agama dan kepulauan berikrar di Jakarta, untuk mempertautkan keragaman menjadi kesatuan kekuatan dengan mengaku: “bertumpah darah satu, tanah air Indonesia; berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia”.

“Sumpah ini pun harus kita lihat sebagai monumen dari rangkaian respon kaum inteligensia sadar politik terhadap krisis sosial-ekonomi-politik di Hindia Belanda pada masa itu,” tutur Pontjo.

Pontjo juga menyebut pandemi Covid-19 membantu bangsa Indonesia mengenali kekuatan dan kelemahan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Bahkan krisis pandemi bisa menjadi titik balik dalam mengupayakan pembangunan kualitas hidup dan peradaban sebagai pengamalan Pancasila.

Menurutnya, keampuhan Pancasila sebagai ideologi menuntutnya menjadi “ideologi kerja” (working ideology) dalam praksis pembangunan. Dengan kata lain, ideologi Pancasila itu harus menjadi kerangka paradigmatik dalam pembangunan nasional, yang dibudayakan dalam tiga ranah peradaban.

“Yaitu ranah nilai budaya (mental-spiritual-karakter) dalam kerangka “tata nilai”, ranah kelembagaan sosial-politik dalam kerangka “tata kelola” ( (governancy), ranah material-teknologikal dalam kerangka “tata sejahtera”,” sebut Pontjo.

Ikrar Kebangkitan Kebangsaan

Dalam Kongres Kebangsaan, peserta juga membacakan Ikrar Kebangkitan Kebangsaan yang terdiri atas 3 poin:

Kami putra dan putri Indonesia bersyukur atas karunia kemerdekaan, Dasar Negara Pancasila, serta segala potensi keragaman manusia, keragaman hayati, keragaman budaya, keragaman spiritual, dan keragaman sumberdaya, yang kami yakini sebagai modal kemajuan dan kebahagiaan bangsa yang harus diolah dengan penuh percaya diri, berkemandirian, berkepribadian, berkelanjutan, bermental kreatif dan berintegritas.

Kami putra dan putri Indonesia berdiri sebagai anak-anak negeri bahari yang berani mengarungi tantangan gelombang perkembangan global dan terlibat dalam pergaulan dunia dengan sikap terbuka terhadap unsur-unsur positif dari luar yang dapat memperkaya mutu kemanusiaan dan kemampuan bangsa untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan peradaban, kedaulatan dan kemakmuran seluruh rakyat.

Kami putra dan putri Indonesia berkeyakinan pentingnya penataan sistem pengelolaan negara secara terencana, terpadu dan berkelanjutan, yang lebih mampu memenuhi pembangunan rohani dan jasmani, mengolah potensi dan realitas bangsa serta sanggup menghadapi tantangan global, dalam semangat gotong-royong yang melibatkan partisipasi segenap komponen bangsa, dengan pembagian peran yang tepat antara negara, komunitas dan dunia usaha.